CERAMAH ILMIAH

Kembali | Home

Halaman 1
Halaman 2
Tahun 2002
  1. Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
    Suharno, SH (Pejabat BKN)
  2. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
    Bambang Krisnadi, SH (Pejabat BKN) dan Machmud Aziz, SH, MH (DitJen PP)
  3. Bahasa Perundang-undangan
    Suhariyono, SH, MH (DitJenPP)
  4. Good Corporate Governance
    Prof. Hikmahanto Juwono, SH, LLM, PHd (Dosen FH UI)
  5. Peranan Hukum Islam Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
    DR. Wahiduddin Adams, MA (DitJen PP)
  6. Pentingnya Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
    DR. H.M. Laica Marzuki, SH (Hakim Agung)
  7. Hak Privasi versus Kebebasan Informasi
    Freddy Haris, SH, LLM (Dosen FH UI)
  8. UU 1/1974 Dalam Konteks Perubahan Sosial
    Noryamin Aini, SH, MH
  9. Sifat Melawan-Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
    Prof. DR. Loeby Loqman, SH, MH (Guru Besar FH UI)
  10. Tindak Pidana Terorisme
    Kombes (Pol) Drs. Susnoduadji, SH, MSc (POLRI)
Tahun 2003
  1. RUU Perwakafan dalam Konteks Penerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Positif
    Dr. Wahiduddin Adams, MA (Direktur Harmonisasi, DitJen PP)
  2. Undang-undang Perlindungan Anak
    Ny. Sri Hariningsih, SH, (Mantan Direktur Perancangan, DitJen PP)
  3. Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga
    Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M (Dir. Eksekutif Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre, Ketua Umum APIK dan Waka Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
  4. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya di Indonesia
    Yunus Husein, S.H., LL.M (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK))
  5. Pengetahuan Dasar Bahasa Hukum
    Prof. Soetandyo Wignyasoebroto, SH, MPA (Guru Besar Emeritus Univ. Gaja Mada)
  6. Hukum Kesehatan
    Dr. Faiq Bahfen, S.H.
  7. Sistem Pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
    Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Guru Besar Emeritus Univ. Gajah Mada)
  8. Urgensi Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
    Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S,H, MA, PhD.
  9. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
    Prof. HAS Natabaya, SH,LLM (Hakim Mahkamah Konstitusi)
  10. Pengawasan Obat dan Makanan
    Dra. Mawarwati Djamaluddin (Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan)
  11. Prospek Ombudsman di Indonesia
    DR. Wicipto Setiadi, SH, MH (Kepala Subdit Hukum Tata Negara)
  12. Beberapa Problematika Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
    Machmud Aziz, SH, MH (Kepala Subdit Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan)
  13. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Prosedur Pembentukan Peraturan Yang Baik
    Machmud Aziz, SH, MH (Kepala Subdit Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan)